"Kami berupaya menekan angka kemiskinan dengan perencanaan program dan kegiatan yang matang, terarah dan sinergis di masa mendatang," kata Sekretaris Daerah Lamandau Drs Arifin LP Umbing, M.A.P melalui Kabag Humas Imanuel, SH, M.A.P di Nanga Bulik, Rabu.
Dia menyatakan perlu kajian bagi penyediaan dokumen rencana pengurangan jumlah penduduk yang masuk kategori berkesejahteraan rendah, sehingga upaya pengurangan angka kemiskinan akan tercapai seperti diharapkan di masa mendatang.
Pemerintah Kabupaten Lamandau belum lama ini mengekspose pendahuluan studi penyusunan Road Map Program Percepatan Pengurangan Penduduk Berstatus Kesejahteraan Rendah yang dibuka Sekda Arifin LP Umbing dengan menghadirkan pemateri Dr. Syakrani, Ms dari Universitas Lambung Mangkurat Banjarmasin, Kalimantan Selatan.
Ekspose tersebut dimaksudkan untuk mengumpulkan data sebagai acuan empirik guna penyusunan peta-jalan program percepatan pengurangan penduduk berkesejahteraan rendah di kabupaten yang menjadi otonom sekitar 12 tahun silam itu.
"Penduduk dengan status kesejahteraan rendah (miskin) ini selalu menjadi isu krusial dalam pembangunan nasional dan daerah. Banyak program dan dana dikucurkan untuk mengatasi kemiskinan tetapi hasilnya masih kurang maksimal," katanya.
Kabupaten Lamandau seperti amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri No.42/2010 tentang Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Provinsi dan Kabupaten /Kota, setiap tahun telah aktif membentuk tim dimaksud dan menyusun langkah operasional rencana aksi daerah.
"Program penanggulangan kemiskinan meliputi kelompok bantuan sosial terpadu berbasis keluarga, penanggulangan kemiskinan berbasis pemberdayaan masyarakat dan penanggulangan kemiskinan berbasis pemberdayaan usaha ekonimi makro dan kecil," katanya.
Sekda menjelaskan bahwa kinerjanya sudah menunjukkan hasil yang baik. Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik (BPS) angka kemiskinan di Kabupaten Lamandau mengalami penurunan dari tahun 2008 (4.630 jiwa) menjadi 3.200 jiwa pada 2012.
"Angka ini naik menjadi 3.400 jiwa pada 2013, namun tercatat peringkat ketiga se-Kalimantan Tengah (4,87 persen). Kenaikan ini bisa disebabkan karena terjadinya kenaikan harga barang (inflasi) sehingga berpengaruh pada kemampuan daya beli," ujarnya.
Kepala Bappeda Kabupaten Lamandau Drs Muriadi, M.Si menjelaskan bahwa salah satu parameter keberhasilan penyelenggaraan kebijakan otonomi daerah terpenting adalah peningkatan kesejahteraan penduduk daerah melalui pelayanan publik.
"Indikator kunci dari keberhasilan itu adalah jumlah penduduk miskin. Untuk menekan jumlah penduduk miskin Pemkab akan merumuskan langkah-langkah terarah. Kami mengadakan studi penyusunan road-map (peta-jalan) program percepatan pengurangan penduduk miskin," ujarnya
.
(T.S019/B/T007/T007)
